Pemerintah Provinsi Jambi membutuhkan perubahan mental kepemimpinan secara mendasar. Tanpa transformasi cara berpikir dan cara kerja, pembangunan hanya akan berputar pada rutinitas administratif, bukan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.
Reformasi birokrasi bukan lagi jargon, melainkan keharusan. Birokrasi harus keluar dari budaya seremonial, pencitraan, dan proyek-proyek yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Arah pembangunan mesti disusun berdasarkan skala prioritas, menjawab persoalan mendasar seperti infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta pengelolaan sumber daya daerah yang adil dan transparan.
Mental kepemimpinan yang lamban, defensif terhadap kritik, dan cenderung menutup diri hanya akan melahirkan kebijakan yang jauh dari aspirasi publik. Sebaliknya, pemimpin yang berani melakukan koreksi, membuka ruang partisipasi, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok akan mempercepat kemajuan daerah.
Jika Pemerintah Provinsi Jambi ingin keluar dari stagnasi, maka perubahan harus dimulai dari atas: kepemimpinan yang berintegritas, birokrasi yang melayani, dan pembangunan yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan pada kepentingan sesaat.
Akhir tahun ini harus menjadi peringatan keras. Jika arah pembangunan tidak dikoreksi secara mendasar, pemerintah Provinsi Jambi sedang membangun ketidakpercayaan rakyat, bukan kesejahteraan.
Sejarah selalu mencatat: kekuasaan yang abai pada suara rakyat akan runtuh oleh kebohongannya sendiri.
Sebagaimana dikatakan Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy, S.H., M.A., “Secepat apa pun kebohongan berlari, kebenaran akan tetap mendahuluinya.”*l Kebohongan rapuh dan sulit dipertahankan, sementara kebenaran memiliki landasan kokoh dan akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, meski membutuhkan waktu. (*)
