“Ketika pelantikan mahasiswa saja bisa diatur seperti ini, apa yang mau kita harapkan dari moral organisasi itu sendiri? Ini bukan lagi pelantikan ini pembajakan simbolik atas nama BEM Nusantara,” Lanjutnya.
Kritik demi kritik terus bermunculan, menuntut agar pelantikan dihentikan sementara hingga dilakukan verifikasi keabsahan struktur dan audit proses organisasi.
Langkah ini dinilai penting untuk mengembalikan marwah BEM Nusantara sebagai ruang perjuangan mahasiswa, bukan alat permainan politik individu.
“Gerakan mahasiswa bukan panggung transaksional. Kalau kepemimpinan dibentuk lewat lobi dan intervensi, maka hilanglah nurani intelektualnya, Kami mendesak ketegasan dan pernyataan sikap baik dari Kordinator Nusantara Pulau Sumatera dan Kordinator Pusat BEM Nusantara demi kebaikan Aliansi,” tutup vita .
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak panitia maupun pengurus pusat BEM Nusantara terkait kontroversi yang mencuat ini. Namun, tekanan publik mahasiswa semakin menguat agar pelantikan tersebut dibatalkan atau setidaknya ditunda sampai ada klarifikasi terbuka. Tutupnya (Guh)
