Melaporkan proses tanpa hasil sesungguhnnya seperti menutupi ketiadaan dampak konkret di lapangan.
Alasan Klasik Keterbatasan SDM, BBTNKS juga menyebut bahwa hanya ada 14 personel Polisi Kehutanan untuk enam resor. Ini memang kenyataan di lapangan. Tetapi alasan ini menjadi rapuh ketika tidak disertai bukti bahwa BBTNKS telah secara agresif mengusulkan penambahan personel atau memperjuangkan anggaran yang memadai bertahun-tahun sebelumnya.
Kekurangan personel tidak boleh menjadi dasar pembenaran sebuah kegagalan, terlebih ketika kawasan TNKS merupakan salah satu kawasan konservasi terpenting di dunia.
Klarifikasi BBTNKS mungkin dimaksudkan untuk meredam kritik. Namun yang diberikan justru terlihat bahwa BBTNKS telah lama terjebak dalam sikap reaktif, tidak memiliki strategi yang cukup kuat, dan memilih narasi-narasi administratif untuk menutupi kelemahan struktural.
Perambahan di Kerinci bukan hanya soal masyarakat yang membutuhkan lahan. Ini soal lembaga negara yang gagal menjalankan mandatnya dengan ketegasan, ketelitian, dan keberanian yang dibutuhkan untuk melindungi kawasan konservasi.
BBTNKS perlu membuktikan komitmennya bukan melalui daftar kegiatan dan retorika kolaborasi, tetapi melalui keberhasilan nyata: penurunan perambahan, pemulihan kawasan, penegakan hukum yang tegas, dan transparansi data.
Selama hal itu belum terjadi, publik berhak mempertanyakan apakah lembaga ini benar-benar menjaga TNKS atau sekadar mencatat formalitas kerja sementara kawasan terus kehilangan kekayaan ekologisnya. Tutupnya(*)
