Jambi-Pernyataan DPRD Provinsi Jambi yang menyebut pembangunan Islamic Center Jambi “sesuai perencanaan dan tanpa gagal konstruksi” memantik respons keras dari Iin Habibi, aktivis pemerhati infrastruktur sekaligus tokoh yang vokal mengkritisi proyek-proyek bermasalah di daerah.
Dalam pernyataannya, Iin Habibi secara tegas membantah klaim Komisi III DPRD dan Dinas PUPR yang menilai proyek senilai Rp149 miliar itu sudah berjalan sesuai desain dan spesifikasi.
Bagaimana bisa DPRD mengambil kesimpulan pembagunan islamic center sesuai rencana cukup dengan rapat, harus nya sidak lah lakukan fungsi pengawasan sebagai tugas DPRD, bukan berlagak seperti juru bicara kontraktor, saya jadi curiga ini dengan DPRD Provinsi Jambi. Tegasnya
“Kalau memang sesuai rencana, kenapa masih terjadi bocor, genangan air, dan penggunaan material non-beton di lantai dua? Dan lantai Granitnya juga tidak lengket dan jenis yang paling murah itu, Ini bukan hal minor kalau bicara gedung publik yang dibanggakan sebagai ikon provinsi,” ujar Iin.Kamis (12/6/2025).
Iin juga menyoroti peran konsultan pengawas dan perencana proyek. Menurutnya, terlalu mudah bagi para pihak menyebut semua “sesuai desain” tanpa membuka dokumen teknis kepada publik.
“Mereka selalu berlindung di balik kata ‘sesuai desain’. Publik berhak tahu desainnya seperti apa. Apakah benar GRC di lantai dua itu tercantum sejak awal? Atau itu hasil revisi diam-diam?” tegasnya.
Lebih lanjut, Iin mempertanyakan pembelanjaan anggaran yang disebut DPRD terbagi antara gedung utama dan landscape kawasan. Menurutnya, penjelasan DPRD terkesan defensif dan belum menjawab indikasi pemborosan.
“Rakyat tahunya Rp149 miliar untuk satu proyek: Islamic Center. Jangan lempar tanggung jawab dengan memecah-mecah anggaran, sementara hasilnya belum menunjukkan kualitas sebanding,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penambahan anggaran tahun ini sebesar Rp13 miliar untuk interior dan sound system, yang dinilai berpotensi tumpang tindih dengan tanggung jawab pemeliharaan kontraktor.
Iin Habibi mendesak agar dilakukan audit teknis dan keuangan independen terhadap proyek Islamic Center Jambi, termasuk membuka dokumen perencanaan, gambar kerja, dan kontrak ke publik.
“Jangan hanya mengandalkan kesaksian dari rapat internal. DPRD dan PUPR harus ingat bahwa proyek ini dibiayai oleh uang rakyat,” katanya.
Pernyataan “tidak ada gagal konstruksi” dalam proyek senilai ratusan miliar rupiah yang masih mengalami kebocoran dan perbaikan adalah hal yang tak bisa diterima begitu saja. Klarifikasi dari DPRD dan Dinas PUPR penting, tapi tanpa transparansi dan audit terbuka, klaim-klaim itu tak akan memulihkan kepercayaan publik.(Guh)
