Oleh: Iin Habibi
Pengamat Ekonomi
Provinsi Jambi hari ini menghadapi satu kenyataan yang sulit dibantah : ekonomi bergerak, tetapi tidak maju. Pertumbuhan tercatat, tetapi tidak berkualitas. Di balik angka-angka makro yang tampak “aman”, tersembunyi problem struktural yang dibiarkan berlarut-larut yakni absennya industrialisasi dan mandeknya arah kebijakan pemerintah daerah.
Data terbaru menunjukkan ekonomi Jambi pada 2025 hanya tumbuh sekitar 4,9 persen. Angka ini sekilas terlihat stabil, tetapi sesungguhnya mencerminkan stagnasi Selama bertahun-tahun, Jambi terjebak dalam kisaran pertumbuhan yang sama tanpa lompatan berarti. Ini bukan pertumbuhan yang sehat, melainkan pertumbuhan yang kehilangan daya dorong.
Masalah utamanya jelas, Jambi tidak pernah benar-benar memulai industrialisasi, Perekonomian daerah masih bertumpu pada sektor primer batu bara, sawit, dan karet, yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga naik, ekonomi ikut terdongkrak. Namun saat harga turun, daerah ini kembali limbung.
Tidak ada nilai tambah, tidak ada penguatan struktur ekonomi, dan yang lebih parah, tidak ada roadmap yang jelas untuk keluar dari jebakan ini.
Ini bukan sekadar kelambanan, tetapi kegagalan arah pembangunan, Lebih jauh, indikator sosial mempertegas rapuhnya fondasi ekonomi Jambi. Tingkat kemiskinan memang tercatat turun menjadi sekitar 7 persen pada 2025, tetapi penurunannya sangat tipis dan tidak konsisten.
Bahkan sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat berada dalam kondisi rentan sedikit saja tekanan ekonomi terjadi, angka kemiskinan bisa kembali melonjak.
Situasi ketenagakerjaan pun tidak memberi harapan besar. Tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,2–4,4 persen, dengan dominasi pengangguran dari lulusan SMA. Ini menandakan adanya mismatch serius antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Dan lagi-lagi, akar masalahnya kembali ke hal yang sama, tidak adanya sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif dan berkelanjutan. Di titik ini, kita tidak bisa lagi menghindari satu kesimpulan: yang terjadi di Jambi adalah krisis kebijakan.
Gubernur Jambi terlihat tidak memiliki visi besar dalam mendorong transformasi ekonomi. Tidak ada desain industrialisasi yang konkret, tidak ada keberanian membangun kawasan industri yang kompetitif, dan tidak ada strategi hilirisasi yang terarah. Kebijakan yang berjalan cenderung administratif, reaktif, dan minim terobosan.
Padahal, tanpa industrialisasi, mustahil Jambi bisa keluar dari ketergantungan terhadap komoditas mentah. Tanpa industrialisasi, pertumbuhan hanya akan bersifat semu. Dan tanpa industrialisasi, pengangguran serta kemiskinan hanya akan berputar dalam siklus yang sama.
Yang lebih mengkhawatirkan, stagnasi ini berpotensi menjadi permanen jika tidak segera dikoreksi. Jambi bisa terjebak dalam kondisi “daerah kaya sumber daya, tetapi miskin pembangunan”. Ini bukan sekadar ironi, tetapi kegagalan kolektif dalam mengelola potensi daerah.
