Oleh: Iin Habibi
Ketua Persatuan Pemuda Melayu Provinsi Jambi
Akhir tahun semestinya menjadi momentum evaluasi yang jujur bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Namun yang tampak justru pengulangan pola lama: pidato optimistis, klaim sepihak, dan data seremonial yang tidak berbanding lurus dengan realitas di lapangan. Pembangunan Jambi hari ini lebih banyak bergerak dalam narasi kekuasaan ketimbang menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Infrastruktur Dijadikan Alat Pencitraan
Pemerintah kerap menjual proyek infrastruktur sebagai bukti keberhasilan. Faktanya, jalan-jalan strategis provinsi di berbagai kabupaten/kota masih rusak parah dan menjadi pemandangan sehari-hari.
Janji proyek multiyears yang berulang kali digaungkan justru berubah menjadi dalih kegagalan, bukan solusi. Rakyat tidak membutuhkan baliho proyek mercusuar—mereka membutuhkan jalan yang benar-benar bisa dilalui dan menjadi akses penggerak perekonomian.
Pelayanan Kesehatan Gagal Penuhi Hak Dasar
Kondisi pelayanan kesehatan, terutama di RSUD Raden Mattaher sebagai rumah sakit rujukan provinsi, mencerminkan kegagalan perencanaan anggaran dan tata kelola. Utang obat, alat medis yang tidak berfungsi optimal, serta layanan yang timpang menunjukkan bahwa pembangunan belum berpihak pada keselamatan rakyat.
Ini bukan semata persoalan teknis, melainkan bentuk kelalaian kebijakan yang berdampak langsung pada hak dasar masyarakat.
Tata Kelola Pemerintahan: Busuk dari Dalam
Sepanjang tahun, publik disuguhi berbagai persoalan serius: dugaan SPJ fiktif, aset daerah yang dikuasai pihak tertentu, korupsi di sektor pendidikan, 13 Pejabat ASN Pemprov Jambi yang surat pengunduran dirinya di palsukan oleh oknum pejabat BKD, hasil audit yang mengendap tanpa tindak lanjut, serta pengawasan internal yang memilih diam.
Birokrasi yang bobrok di pertontonkan, Ketika pelanggaran dibiarkan, pembiaran itu sendiri telah menjadi kejahatan. Diamnya penguasa adalah sinyal pembiaran terhadap korupsi.
Lingkungan Dikorbankan demi Kepentingan Sesaat, Praktik PETI, illegal logging, perusakan kawasan hutan, lubang pasca tambang di biarkan mengangah hingga pembiaran pembangunan stokpile batu bara di kawasan permukiman yang jelas melanggar aturan terus berlangsung tanpa penanganan serius. Pemerintah seolah hadir saat konferensi pers, lalu menghilang tanpa tindakan nyata.
Pembangunan Jambi hari ini merampas ruang hidup dan mencuri masa depan generasi berikutnya demi keuntungan jangka pendek segelintir pihak.
Kritik Dibungkam, Kegagalan Ditutupi, Alih-alih membuka ruang koreksi, kritik publik justru sering dianggap sebagai gangguan stabilitas. Aktivis dan jurnalis dipinggirkan, sementara pejabat berlindung di balik jargon keamanan dan ketertiban.
Padahal pembangunan tanpa kritik adalah jalan lurus menuju penyalahgunaan kekuasaan.
Jambi Tidak Kekurangan Potensi, tapi Kekurangan Kejujuran, Masalah utama pembangunan Provinsi Jambi bukanlah kekurangan sumber daya alam, melainkan krisis integritas dan keberanian memimpin. Selama pejabat lebih sibuk menjaga citra daripada membenahi sistem, selama hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas, pembangunan hanya akan menjadi slogan kosong.
