TEBO – Pemerintah Kabupaten Tebo mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (30/6/2025) mulai pukul 08.00 WIB di Ruang Rapat Mawar, Kantor Bupati Tebo, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, S.E., M.Si.

 

Rakor yang dipimpin langsung oleh Mendagri ini diikuti secara nasional oleh para gubernur, bupati/wali kota, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah teknis. Sejumlah dinas yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, perdagangan, ketahanan pangan, keuangan, perhubungan, hingga statistik turut dilibatkan dalam agenda strategis tersebut.

 

Tiga fokus utama dibahas dalam rakor, yakni langkah konkret pengendalian inflasi daerah, strategi menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, serta evaluasi pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis yang menjadi bagian dari pelayanan dasar pemerintah daerah.

 

Dalam sesi internal, Pemkab Tebo memaparkan sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pengendalian inflasi, seperti pelaksanaan operasi pasar, pemberian subsidi distribusi logistik pangan, serta penguatan sinergi antar-OPD dan pelaku usaha lokal untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok.

 

Pemkab Tebo juga menyampaikan keberhasilan pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari implementasi program unggulan daerah, seperti Universal Health Coverage (UHC) 100% dan Layanan Kesehatan untuk Semua. Program ini dinilai berkontribusi besar dalam memperkuat daya tahan sosial ekonomi masyarakat.

 

Melalui keikutsertaan aktif dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Tebo menegaskan komitmennya dalam menjaga kestabilan harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor kesehatan dan ekonomi kerakyatan.

 

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama dalam menghadapi tantangan global yang berdampak langsung pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.***