JAMBI – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 yang digelar pada Rabu, 21 Mei 2025 di Swiss-Belhotel Jambi, menuai kritik tajam dari Badko HMI Jambi.
Forum yang sejatinya memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan lima tahunan daerah tersebut, justru dinilai tidak mencerminkan semangat partisipatif yang menjadi ruh utama Musrenbang.
“Tidak ada paparan dan diskusi dalam forum itu, mengenai pembangunan daerah yang akan dibangun dalam jangka pendek maupun panjang,” ujar Ozi Safirman, mewakili Badko HMI, usai menghadiri acara tersebut.
Ozi menjelaskan, Musrenbang seharusnya menjadi wadah aspirasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, untuk bersama-sama menyusun rencana pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya, acara tersebut justru terkesan hanya menjadi ajang seremonial tanpa substansi yang jelas.
“Tujuan utama Musrenbang adalah untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan,” tambahnya.
Kekecewaan semakin mendalam ketika para kepala daerah kabupaten/kota yang hadir tidak diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi atau permasalahan daerah mereka masing-masing. Menurut Ozi, kesempatan emas ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyuarakan realita pembangunan di tingkat daerah.
“Kita tahu ya, di daerah-daerah pembangunannya seperti apa. Peluang ini amat disayangkan, karena mereka tidak dapat menyampaikan masalah mereka,” bebernya.
Ia juga menyoroti penggunaan anggaran besar dalam pelaksanaan acara tersebut, yang dinilai tidak sebanding dengan hasil dan manfaat yang dihasilkan. Apalagi, kegiatan tersebut digelar di tengah kondisi keuangan daerah yang tengah melakukan efisiensi anggaran.
“Wamendagri, seluruh kepala daerah dihadirkan dalam acara tersebut. Di tengah efisiensi anggaran, kegiatan seperti itu kan lucu, memalukan,” tegasnya.
Badko HMI berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pemerintah Provinsi Jambi didorong untuk lebih serius dalam mendengar dan menindaklanjuti persoalan masyarakat, agar pelaksanaan amanah pembangunan bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional.
“Ini jangan pula sampai terulang lagi, agar pertanggungjawaban kita menjalankan amanah ini bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat dan Tuhan yang Maha Esa,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari Musrenbang tersebut, Gubernur Jambi Al Haris memaparkan dua belas program prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, yaitu:
- Reformasi birokrasi.
- Digitalisasi pelayanan publik.
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah.
- Pengembangan kawasan dan infrastruktur sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata (termasuk Kawasan Ujung Jabung, KCBN Muara Jambi, KSPN Danau Kerinci dan Geopark Merangin).
- Pengembangan ekosistem start up, inovasi teknologi, dan transformasi digital produk UMKM dan koperasi.
- Peningkatan produktivitas lahan pertanian untuk mendukung lumbung pangan desa dan daerah.
- Pengembangan wilayah strategis SENTUSA (Sengeti–Tungkal–Sabak) sebagai kawasan cepat tumbuh.
- Fasilitasi percepatan ketahanan energi mendukung kawasan strategis.
- Percepatan pengembangan sistem logistik transportasi daerah, termasuk jalan khusus batu bara, ring road baru (Ma Jambi–Batanghari–Kota Jambi), dan jalan layang Simpang 4 Pal X.
- Penguatan sistem kesehatan primer dan peningkatan kualitas pendidikan.
- PRO-JAMBI (Program Jaringan Majukan Jambi).
- Penurunan emisi GRK menuju Net Zero Emission USRENDZYN.
